Soal Spanduk Tolak Salatkan Jenazah, Ini Kata Djarot

JURAGANQQ - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat angkat bicara terkait spanduk "Tidak Mensalatkan Jenazah Pembela Penista Agama". Menurutnya, masyarakat harus membedakan antara persoalan pilkada dan SARA. BANDARQ

"Jadi selalu kami sampaikan bahwa Jakarta itu miniatur Indonesia yang sangat ber-Bhinneka Tunggal Ika. Maka harus dipisahkan yang mana persoalan-persoalan pilkada, kemudian jangan dikait-kaitkan dengan persoalan isu-isu SARA," ujar Djarot seusai kegiatan Orasi Kebangsaan FKPPI di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/3/2017). ADUQ

Djarot menegaskan sekarang adalah waktunya membumikan Pancasila. Hal itu bisa dilakukan sesuai dengan kapasitasnya sebagai pejabat publik, yaitu dengan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. AGENT POKER

"Sekarang saatnya bagaimana kita membumikan Pancasila, bukan dalam bentuk wacana, tapi realitas. Tugas kami sebagai pejabat publik adalah mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh warga Jakarta," tegasnya. PLAY BANDAR POKER

Dalam kesempatan ini juga, Djarot mengatakan penyebaran isu SARA untuk memecah belah masyarakat jelas bertentangan dengan Pancasila. Isu-isu semacam itu pun, menurut Djarot, tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip aturan formal. PLAY POKER

"Kalau itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika, bertentangan dengan prinsip karena tidak ada dalam aturan secara formal. Ada nggak memperbolehkan aturan yang isu-isu seperti itu? Tentunya kita harus melawan. Kami yakin masyarakat sudah sangat cerdas," katanya. DOMINO99

Sementara itu, Ketua Umum FKPPI Puntjo Sutowo mengungkapkan nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu bisa dilakukan lewat hukum dan kebijakan publik yang sesuai dengan Pancasila. CAPSA SUSUN

"Yang paling penting juga nilai itu harus diimplementasikan. Kalau pandangan kami, persoalan implementasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada dua, yakni mewujudkan nilai-nilai itu dalam bentuk hukum dan kebijakan publik," imbuhnya. SAKONG

Ia juga berharap, ke depannya, masyarakat bisa menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam memilih pemimpin. 

"Saya berharap, dalam mengukur setiap pemilihan pejabat publik, yang diukur kepancasilaan beliau-beliau gimana. Itu yang penting untuk melihat kebijakan nanti sesuai Pancasila atau nggak," kata Puntjo. 1USER ID 7 GAMES